Arsip Tag: PEMERINTAHAN

Pindah Ibu Kota, Pemerintah Berharap Paling Lambat 2024 Pemindahan Sudah Dilakukan

Melatinews.com

(sumber =Setkab.go.id)

Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Menurut Bambang, pengumuman lokasi ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera ditindaklanjuti dengan terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur, kemudian pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.

“Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020,” kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya. “Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.

“Jadi pekerjaan tanah relative lebih mudah, walaupun itu nanti konektfitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-undang yang ada,” kata Sofyan seraya menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relative lebih mudah.

“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” sambung Sofyan.

Design 2020

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, bahwa untuk pembangunan infrastruktur dipakai tiga cluster. Pertama adalah men-design kawasannya sendiri.

“Setelah ditetapkan lokasinya baru kita design kawasannya, dimana untuk meletakkan tata ruangnya,  RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya). Kita akan selesaikan 2019 ini atau minimal sampai dengan tahun 2020,” terang Basuki.

Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasarnya pertama jalan dan air, termasuk  bendungan, Menteri PUPU mengaku  sudah mendesign, sudah dapat lokasi bendungan untuk melayani ibu kota negara ini.

“Nanti pada tahun 2020, kalau tadi Bapak  (Presiden) bilang akhir atau mungkin pertengahan 2020, design and build kita mulai,” kata Basuki.

Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan gedungnya sendiri, untuk gedung pemerintahan. Ini butuh design-design yang arsitektural, yang ke depan sehingga ini lebih berhati-hati. Namun demikian tetap diprogramkan juga mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan desin dan build, sehingga bisa dilakukan pekerjaannya.

Konstruksinya sendiri, menurut Menteri PUPR, kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa melesaikan jalan atau jembatan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, Sehingga target 2023, 2024 mulai ada pergerakan kesan.

“Inshaallah dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahkan masih bisa kita tangani,” pungkas Basuki.

Pemerintah Alokasikan Rp8-Rp10 Triliun Untuk Siapkan 2.000 Kartu Pra Kerja

Pemerintah menganggarkan Belanja Negara pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB (Product Domestic Bruto). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

“Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra Kerja,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripuran Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Jakarta, Jumat (16/8) lalu.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, kehadiran Kartu Pra Kerja selain dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, juga dikarenakan kompetensi yang didapat dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kartu Pra Kerja pada hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan gapantara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Pra Kerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital,” bunyi aline kedua hal 4-8 buku tersebut.

Melalui program Kartu Pra Kerja diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja, sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

Menurut buku tersebut, Kartu Pra Kerja tahun 2020 akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat. Adapun mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama: Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang.

“Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu pemberian pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada pencari kerja melalui LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan Training Center Industri, dimana pelatihan dilakukan melalui tatap muka. Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja baru (skilling) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (re-skilling),” bunyi buku tersebut.

Yang kedua, Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling) . Ditegaskan dalam buku ini, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target.

Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital seperti:  GoJek, Tokopedia, dan lainnya.  “Pelatihan dapat dilaksanakan secara online maupun tatap muka. Penyedia pelatihan merupakan lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah,” tegas buku tersebut.

Untuk menjalankan program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.000,0 miliar – Rp10.000,0 miliar.

Sementara agar dapat memberikan efek sosial ekonomi yang maksimal, menurut buku ini, pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.

Menurut pemerintah, program ini akan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga (K/L), lembaga pelatihan negeri maupun swasta, perusahaan pencari tenaga kerja, platform digital, dan juga penerima manfaat itu sendiri.

Di samping itu, dalam rangka menghadapi perubahan struktur ekonomi menuju revolusi Industri 4.0, implementasi program Kartu Pra Kerja perlu dikembangkan dan didesain secara digital untuk melengkapi format yang selama ini sudah dijalankan.

Oleh karena itu, untuk menjalankan program ini, diperlukan satu lembaga pengelola atau Project Management Office (PMO) yang akan menangani implementasi program Kartu Pra Kerja baik akses regular maupun digital.

(source: Setkab.go.id)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Merupakan Keharusan

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.

“Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi,” kata Wapres saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018, di Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3) pagi.

Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, Wapres menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengemukakan, penerapan atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

Implementasi SPBE yang terpadu ini, menurut Menteri PANRB, bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

SPBE ini untuk menyinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada, K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektivitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik,” tegas Syafruddin.

Dikatakan, tata kelola pemerintah yang masih silau dalam penerapan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

82% sangat Baik

Berdasarkan hasil  evaluasi  SPBE yang dilakukan Kementerian PANRB tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan.

Sedangkan, 534 instansi  pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai  kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Ke-16 instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, dan Kota Semarang.

 

Sumber :

Setkab.go.id