Arsip Tag: Bpjs kesehatan

Inilah besaran iuran bpjs kesehatan mulai 1 mei 2020

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yg diberlakukan pd 1 April 2020 oleh pemerintah, maka terhitung 1 Mei 2020, BPJS Kesehatan kembali menyesuaikan iuran, sesuai dgn Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yg dihitung sejak iuran April 2020.

Iuran bulan Januari-Maret 2020 menggunakan besaran sesuai Peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 ttg perubahan Peratuan Presiden Nomor 82 TAHUN 2018 Jaminan Kesehatan, dengan besaran sebagai berikut:
Kelas 1 : Rp 160.000,-
Kelas 2 : Rp 110.000,-
Kelas 3 : Rp 42.000,-

Sebagaimana Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang hanya membatalkan pasal 34 ayat (1) dan (2), penyesuaian iuran hanya berlaku pada segmen PBPU dan BP (mandiri).

Bagi segmen lain tetap mengacu pada Peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 ttg Jaminan Kesehatan

Untuk berita selengkapnya dpt diakses di website bpjs kesehatan.

Untuk kelebihan iuran bulan April 2020 sudah bisa dicek di Mobile JKN untuk selisih saldonya.

Anda tinggal buka menu “Premi” , nanti akan terlihat sisa saldo yang dimiliki.

Kini ada layanan CHIKA dari BPJS KESEHATAN

Dalam rangka memudahkan pengguna bpjs kesehatan dalam hal mencari informasi maupun pengaduan, kini bpjs kesehatan meluncurkan program layanan yang diberi nama CHIKA.

CHIKA merupakan pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang di respon oleh Artificial intelligence/sistem.

Dalam hal ini, ada 3 media yang bisa digunakan untuk CHIKA.

1. FACEBOOK MESSENGER

2. WHATSAPP

3. TELEGRAM

Selamat mencoba.

BPJS KESEHATAN MANDIRI dialihkan ke PBI APBN ,Mungkinkah….?

Melatinews.com –Beberapa waktu lalu tepatnya mulai bulan agustus 2019, penerima program BPJS KESEHATAN gratis dari pemerintah banyak yang di nonaktifkan.  Bersama itu pula pemerintah juga mendaftarkan peserta pengganti penerima bpjs kesehatan gratis.

Bagi anda yang merasa menjadi peserta bpjs kesehatan gratis dari pemerintah, ada baiknya cek status kepesertaan kartu bpjs kesehatan anda. Apakah masih aktif atau sudah non aktif.

Tapi untuk pengalaman yang akan kami bagikan kali ini sedikit berbeda.

Berawal dari bulan desember 2019, salah satu keluarga peserta bpjs kesehatan mandiri ingin membayar iuran rutin tiap bulan. Pada saat di cek di aplikasi pembayaran, ternyata tagihan sudah lunas. Dalam batin,mungkin ada sedikit kesalahan sistem dari pihak bpjs kesehatan sehingga tidak muncul tagihan.

Dengan penuh rasa penasaran, akhirnya peserta tersebut mencoba menunggu sampai bulan januari 2020. Siapa tahu di bulan januari 2020 tagihan bpjs kesehatan muncul.

Setelah menunggu selama satu bulan, akhirnya bulan januari tiba.

Peserta BPJS kesehatan tersebut kembali mencoba untuk membayar iuran nya, tetapi apa yang terjadi.

Ternyata kondisi masih sama,yaitu tidak ada tagihan.  Dengan rasa bingung dan bertanya tanya, akhirnya peserta bpjs kesehatan tersebut meminta tolong untuk bisa di cek status kepesertaan kartu bpjs kesehatan nya..

Untuk cek status kepesertaan kartu bpjs kesehatan, kita bisa meminta bantuan kepada admin media sosial resmi BPJS KESEHATAN.

Setelah dicek, alangkah terkejutnya peserta bpjs kesehatan tersebut. Mengapa….?, karena status kepesertaan yang tadinya merupakan peserta mandiri kini dialihkan menjadi peserta PBI APBN yang gratis tanpa harus membayar iuran, dan status kepesertaan kartu bpjs kesehatan aktif.

Hal tersebut tanpa adanya pemberitahuan kepada peserta.

Jadi bagi anda yang merasa menjadi peserta bpjs kesehatan mandiri, tetapi mulai Desember 2019 tidak ada tagihan, bisa saja status kepesertaan anda dialihkan ke PBI APBN yang gratis dari pemerintah.

 

Semoga bermanfaat.

DAFTAR BPJS KESEHATAN SECARA ONLINE

Melatinews.com – Bagi anda yang belum menjadi peserta bpjs kesehatan, saat ini sudah tersedia layanan untuk mendaftar bpjs kesehatan tanpa harus datang ke kantor cabang bpjs kesehatan, yaitu melalui aplikasi.

Kalau dulu kita bisa mendaftar melalui website resmi BPJS KESEHATAN, tetapi saat ini website tersebut sedang dalam proses perbaikan.

Tapi tidak perlu cemas, karena sekarang sudah ada aplikasi untuk melakukan pendaftaran bpjs kesehatan. Selain itu aplikasi tersebut bisa di gunakan untuk mengetahui status kepesertaan, dan juga lainnya.

Untuk bisa mendapatkan aplikasi tersebut silahkan menuju ke PlayStore dan carilah pada kolom pencarian MOBILE JKN.

Berikut ini tangkapan layar aplikasi JKN Mobile di PlayStore :

Setelah di instal maka anda tinggal melakukan pendaftaran peserta baru.

Ikuti saja langkah langkahnya, dan masukkan data data anda secara benar / valid.

Cara Pindah/Turun Kelas BPJS KESEHATAN / JKN KIS

MELATINEWS.COM – Mulai tanggal 1 Januari 2020 besaran iuran Bpjs kesehatan akan Naik sesuai dengan kelasnya masing masing.

Hal ini tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran bagi peserta program BPJS KESEHATAN, apalagi bagi mereka yang memilih kelas 1 dan dua.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak bpjs kesehatan sudah menyediakan fasilitas untuk melakukan turun kelas. Misalnya dari kelas 1 turun menjadi kelas 2 atau 3.

Dan untuk pengajuan turun kelas, Anda bisa langsung mendatangi kantor cabang bpjs kesehatan terdekat atau bisa juga melalui aplikasi MOBILE JKN.

Seperti yang di tulis oleh pihak bpjs kesehatan dalam akun media sosial Facebook berikut ini :

Untuk mendapatkan aplikasi Mobile JKN, Anda tinggal mengunduh saja di google PlayStore.

Setelah aplikasi di instal, Bukalah aplikasi tersebut. Setelah itu anda wajib membuat akun/Daftar terlebih dahulu. Isilah semua kolom sesuai dengan data yang anda miliki.

Apabila data yang anda masukkan benar dan sesuai ,maka akun anda sudah siap.

Iuran Bpjs Kesehatan Naik ?

MELATINEWS.COM – Benarkah iuran Bpjs kesehatan akan Naik….?

Sesuai dengan pemberitahuan dari BPJS KESEHATAN melalui akun media sosialnya dan juga sms pemberitahuan kepada peserta BPJS KESEHATAN, Memang benar adanya bahwa mulai tanggal 1 Januari 2020 besaran iuran Bpjs kesehatan akan Naik.

Hal tersebut tentu saja akan sedikit mengagetkan bagi semua peserta bpjs kesehatan, apalagi jika mereka menggunakan bpjs kesehatan KELAS 1 dan 2. Karena dengan kenaikan iuran tersebut, maka nominal yang harus dibayarkan tiap bulannya lumayan besar.

Tapi kita sebagai warga negara yang baik, diharapkan untuk dapat berfikir positif saja.

Karena tentunya pihak bpjs kesehatan sudah jauh jauh hari mengkaji dan mempertimbangkan kelayakan kenaikan iuran tersebut. Dan semoga saja dengan kenaikan iuran tersebut, pelayanan peserta bpjs kesehatan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Bagi para peserta yang menggunakan kelas 1 dan 2, dengan adanya kenaikan iuran tersebut telah disediakan kesempatan untuk turun kelas.

Untuk besarnya kenaikan iuran Bpjs kesehatan tersebut bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

 

 

Inilah Manfaat Aplikasi MOBILE JKN

Bagi anda yang sudah mengikuti program BPJS KESEHATAN maupun yang belum, berikut ini ada sedikit informasi mengenai manfaat dari Aplikasi MOBILE JKN.

 

Untuk mendapatkan aplikasi Mobile JKN, Anda bisa mendownload dari Playstore.

Dengan aplikasi ini, anda bisa mendapatkan berbagai informasi tentang :

Cek status kepesertaan,layanan pengaduan, informasi tagihan, ganti faskes, dan juga yang paling penting adalah dapat digunakan untuk mendaftarkan peserta baru.

Jadi bagi anda yang belum menjadi peserta program BPJS KESEHATAN, maka dengan aplikasi inilah anda bisa mendaftar secara online tanpa harus datang ke kantor BPJS KESEHATAN.

Anda tinggal mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan data yang anda miliki.

Itulah kiranya sedikit informasi tentang bagaimana manfaat dari Aplikasi MOBILE JKN.

Semoga bermanfaat.

Inilah daftar penyakit yang menjadi cakupan PRB bpjs kesehatan

Untuk semua pengguna program BPJS KESEHATAN, tahukah anda penyakit apa saja yang menjadi cakupan program rujuk balik…?.

Pelayanan Rujuk balik adalah Pelayanan kesehatan yang   diberikan kepada penderita   di Fasilitas Kesehatan  atas  rekomendasi/rujukan  dari  Dokter  Spesialis/Sub Spesialis yang merawat.

Dan Berikut ini merupakan penyakit yang menjadi cakupan PRB antara lain:

1. Diabetes Melitus

2. Penyakit Jantung

3. Stroke

4. Hipertensi

5. Asma

6. Epilepsi

7. Sindrome Lupus Erimatosus (SLE)

8. Gangguan Kesehatan Jiwa Kronik

9. PPOK

 

Sumber :

Twitter @BPJSkesehatanRI

Menkes dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakati Kontrak Bersyarat untuk RS yang Belum Akreditasi

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dijamin untuk mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan semangat melindungi hak masyarakat tersebut, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, bersama-sama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, menyepakati bahwa perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat. Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan.

 

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai amanat pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan standar akreditasi berupa instrumen yang mengintegrasikan kegiatan tata kelola manajemen dan tata kelola klinis guna meningkatkan mutu pelayanan RS dengan memperhatikan keselamatan pasien, serta meningkatkan profesionalisme RS Indonesia di mata internasional.

 

Kewajiban RS untuk melaksanakan akreditasi diatur dalam beberapa regulasi, yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit; dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

 

Kegiatan akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan program JKN di Indonesia. Ketentuan ini diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (3) yang merupakan perubahan pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

 

“Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di RS tersebut dan juga RS itu sendiri,” kata Menkes.

 

Menkes Nila Moeloek menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi melalui surat Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/768/2018 dan HK.03.01/MENKES/18/2019 untuk tetap dapat melanjutkan kerja sama dengan BPJS kesehatan. Surat rekomendasi diberikan setelah rumah sakit yang belum terakreditasi memberikan komitmen untuk melakukan akreditasi sampai dengan 30 Juni 2019.

 

“Kemenkes memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menkes.

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menegaskan bahwa pasien JKN-KIS tetap bisa berkunjung ke rumah sakit dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan normal seperti biasanya.

 

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini hanya masa transisi saja. Terdapat penundaan kewajiban akreditasi rumah sakit sampai pertengahan 2019 nanti. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Fachmi menyebut, pihaknya dan Menteri Kesehatan telah menyepakati bahwa rumah sakit yang belum terakreditasi tetap dapat melayani peserta JKN-KIS.

 

Menurut Fachmi, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

 

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 ayat 3 untuk fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” terang Fachmi.

 

Fachmi mengatakan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Fachmi juga menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerja sama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

 

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Fachmi.

 

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing atau sudah tidak beroperasi. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

 

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

 

Sumber :

Website resmi BPJS KESEHATAN

Sudah Talangi BPJS Rp4,9 Triliun, Presiden Jokowi: Kalau Tahun Depan Masih Diulang, Kebangetan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pengelola rumah sakit di tanah air, agar dengan kemampuan yang dimiliki, untuk secara efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara penuh.

Sesuai dengan sambutanNYA berikut ini

“Saya tahu problem yang kemarin urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), urusan pembayaran rumah sakit, sehingga mungkin sebulan atau 5 minggu yang lalu, tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp4,9 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (PERSI), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10) pagi.

Itu pun(lanjut Presiden),

masih kurang lagi karena kebutuhannya bukan Rp4,9 triliun. “Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta.

Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas,” tegas Presiden.

Diakui Presiden, ini sudah problem kita 3 (tiga) tahun yang lalu. Tapi memang di negara sebesar kita memang tidak mudah.

“Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakitnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, 514 kota/kabupaten, 34 provinsi,” ujarnya.

Presiden mengaku sering memarahi  Dirut BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan.

Ia menilai,  ini masalah manajemen dimana negara sebesar kita tidak mudah.

“Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, dirinya setiap  hari di lapangan, ke Bandung tidak ngomong sama protokol masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mencek pelayanan kesehatan. Di Papua, di Nabire tidak ada rencana masuk ke RSUD di Nabire.

“Ya saya memang seperti itu. Saya pengen kontrol saya pengen cek, dan suaranya, ‘Pak ini hutang kita sudah puluhan milyar belum dibayar’, ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit tidak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan atau Dirut BPJS karena khawatir justru Dirut rumah sakitnya yang takut.

Tapi Presiden Jokowi mempertanyakan, masa setiap tahun harus dicarikan solusi. “Mestinya sudah rampung lah di Menteri Kesehatan, di Dirut BPJS, urusan pembayaran hutang rumah sakit sampai Presiden. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,” ucap Presiden Jokowi.

Kepala Negara kembali mengajak seluruh pengelola rumah sakit di tanah air agar dengan kemampuan yang ada untuk efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moelok, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Ketua PERSI Dr. Kuntjoro AP,M.Kes. 

 

Dan semoga saja kedepannya ,sistem bpjs kesehatan semakin baik.

 

 

 

Sumber :setkab.go.id