Arsip Kategori: BERITA NASIONAL

Pindah Ibu Kota, Pemerintah Berharap Paling Lambat 2024 Pemindahan Sudah Dilakukan

Melatinews.com

(sumber =Setkab.go.id)

Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Menurut Bambang, pengumuman lokasi ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera ditindaklanjuti dengan terutama penentuan lokasi yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur, kemudian pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.

“Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan apakah penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020,” kata Bambang.

Dengan demikian, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas, 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi, dan diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya. “Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.

“Jadi pekerjaan tanah relative lebih mudah, walaupun itu nanti konektfitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-undang yang ada,” kata Sofyan seraya menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relative lebih mudah.

“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” sambung Sofyan.

Design 2020

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, bahwa untuk pembangunan infrastruktur dipakai tiga cluster. Pertama adalah men-design kawasannya sendiri.

“Setelah ditetapkan lokasinya baru kita design kawasannya, dimana untuk meletakkan tata ruangnya,  RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya). Kita akan selesaikan 2019 ini atau minimal sampai dengan tahun 2020,” terang Basuki.

Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasarnya pertama jalan dan air, termasuk  bendungan, Menteri PUPU mengaku  sudah mendesign, sudah dapat lokasi bendungan untuk melayani ibu kota negara ini.

“Nanti pada tahun 2020, kalau tadi Bapak  (Presiden) bilang akhir atau mungkin pertengahan 2020, design and build kita mulai,” kata Basuki.

Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan gedungnya sendiri, untuk gedung pemerintahan. Ini butuh design-design yang arsitektural, yang ke depan sehingga ini lebih berhati-hati. Namun demikian tetap diprogramkan juga mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan desin dan build, sehingga bisa dilakukan pekerjaannya.

Konstruksinya sendiri, menurut Menteri PUPR, kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa melesaikan jalan atau jembatan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, Sehingga target 2023, 2024 mulai ada pergerakan kesan.

“Inshaallah dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahkan masih bisa kita tangani,” pungkas Basuki.

Pemerintah Alokasikan Rp8-Rp10 Triliun Untuk Siapkan 2.000 Kartu Pra Kerja

Pemerintah menganggarkan Belanja Negara pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB (Product Domestic Bruto). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.

“Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra Kerja,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripuran Gabungan DPR RI dan DPD RI, di Jakarta, Jumat (16/8) lalu.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, kehadiran Kartu Pra Kerja selain dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, juga dikarenakan kompetensi yang didapat dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kartu Pra Kerja pada hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan gapantara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Pra Kerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital,” bunyi aline kedua hal 4-8 buku tersebut.

Melalui program Kartu Pra Kerja diharapkan kompetensi, baik para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan dunia kerja, sehingga masalah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

Menurut buku tersebut, Kartu Pra Kerja tahun 2020 akan diberikan kepada dua juta penerima manfaat. Adapun mekanisme penyaluran Kartu Pra Kerja akan dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama: Kartu Pra Kerja akses Reguler, dengan target sasaran sebanyak 500 ribu orang.

“Akses ini merupakan lanjutan dan perluasan kegiatan yang sudah berjalan, yaitu pemberian pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada pencari kerja melalui LPK Pemerintah termasuk BLK, LPK Swasta, dan Training Center Industri, dimana pelatihan dilakukan melalui tatap muka. Sasaran dari skema ini adalah pencari kerja baru (skilling) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK (re-skilling),” bunyi buku tersebut.

Yang kedua, Kartu Pra Kerja akses Digital dengan target sasaran 1,5 juta orang utamanya untuk kelompok usia muda (skilling dan re-skilling) . Ditegaskan dalam buku ini, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target.

Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital seperti:  GoJek, Tokopedia, dan lainnya.  “Pelatihan dapat dilaksanakan secara online maupun tatap muka. Penyedia pelatihan merupakan lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah,” tegas buku tersebut.

Untuk menjalankan program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8.000,0 miliar – Rp10.000,0 miliar.

Sementara agar dapat memberikan efek sosial ekonomi yang maksimal, menurut buku ini, pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja didesain dengan mempertimbangkan berbagai aspek dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.

Menurut pemerintah, program ini akan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian/Lembaga (K/L), lembaga pelatihan negeri maupun swasta, perusahaan pencari tenaga kerja, platform digital, dan juga penerima manfaat itu sendiri.

Di samping itu, dalam rangka menghadapi perubahan struktur ekonomi menuju revolusi Industri 4.0, implementasi program Kartu Pra Kerja perlu dikembangkan dan didesain secara digital untuk melengkapi format yang selama ini sudah dijalankan.

Oleh karena itu, untuk menjalankan program ini, diperlukan satu lembaga pengelola atau Project Management Office (PMO) yang akan menangani implementasi program Kartu Pra Kerja baik akses regular maupun digital.

(source: Setkab.go.id)

Kini Daftar BPJS KETENAGAKERJAAN bisa lewat APLIKASI

Semakin majunya perkembangan teknologi dan komunikasi, maka secara otomatis akan merubah berbagai cara kerja dan juga metode.

Kalau jaman dulu, mendaftar bpjs Ketenagakerjaan hanya bisa dilakukan dengan cara mendatangi kantornya. Tetapi untuk saat ini, bpjsb Ketenagakerjaan sudah menyediakan layanan APLIKASI untuk melakukan pendaftaran serta aktivitas lainnya.

Untuk Aplikasinya bisa langsung anda dapatkan di PlayStore dengan nama BPJSTKU.

Setelah Anda instal dan buka,maka tampilan aplikasinya akan seperti gambar di bawah ini :

 

Silahkan anda pilih pada menu PENDAFTARAN, MAKA akan muncul halaman berikutnya :

Pada halaman ini, ada tiga pilihan kepesertaan. Pilihlah jenis kepesertaan sesuai dengan kondisi anda.

Setelah memilih salah satu dari tiga pilihan jenis kepesertaan, maka anda harus melanjutkan ke halaman isian data.

Isilah semua kolom yang tersedia dengan benar dan sesuai dengan data pribadi anda.  Kemudian tekan lanjutkan, lengkapi seluruh proses input datanya.

Setelah semua data terisi,maka otomatis akun anda sudah di buat.

Selanjutnya anda bisa login di aplikasi tersebut menggunakan data yang sama saat pendaftaran.

Untuk tampilan halaman akun bisa anda lihat seperti gambar di bawah ini :

Dalam menu di aplikasi terdapat berbagai pilihan, Melihat Saldo,info program, pelaporan, dan lainnya.

Bpjs Ketenagakerjaan mempunyai empat program unggulan.

JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, JAMINAN HARI TUA, DAN JAMINAN PENSIUN.

Untuk informasi selengkapnya mengenai program BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mengakses situs resminya atau melalui akun media sosial.

Cek IMEI Ponsel anda di KEMENPERIN

Cek IMEI ponsel Anda untuk memastikan bahwa ponsel yang anda miliki merupakan barang asli / bukan BM.

IMEI merupakan identitas ponsel yang terdiri dari 14 digit hingga 16 digit.

Nomor identitas ini dikeluarkan GSM association untuk setiap SLOT KARTU yang dikeluarkan produsen ponsel.

IMEI ini akan di daftarkan ke Kementerian Perindustrian ketika sebuah ponsel hendak di jual di Indonesia.

IMEI yang berupa deretan angka ini akan disandingkan dengan MSISDN atau nomor identitas SIM Card. MSISDN berasal dari operator seluler. Jadi ketika sebuah ponsel terhubung ke jaringan, sebuah aplikasi khusus akan memindai nomor IMEI perangkat dan mengecek keasliannya ke sistem DIRBS Kemeperin. Jika tak terdaftar, koneksi jaringan akan diputus.

Lalu, bagaimana mengetahui apakah ponsel yang digunakan memiliki IMEI yang sesuai atau tidak?

Untuk memastikan IMEI terdaftar atau tidak Kemenperin akan membuat sebuah situs khusus agar masyarakat bisa mengecek secara langsung IMEI ponselnya.

Sebelumnya, untuk mengecek IMEI ponsel terdaftar atau tidak, bisa cek di situs www.kemenperin.go.id/imei.

Namun kini situs pengecekan IMEI berubah menjadi www.imei.kemenperin.go.id. Untuk cek IMEI ponsel bisa dengan mengetik *#06# di keyboard ponsel.

Setelah mengetahui nomor IMEI,masukkan nomor IMEI tersebut ke kolom yang tersedia di website imei.kemenperin.go.id lalu anda tekan CEK.

Maka akan muncul status ponsel Anda.

Apakah terdaftar atau tidak.

 

Berikut ini merupakan penjelasan dari Kementerian Perindustrian di website cek IMEI.

Kini PEMASANGAN LISTRIK bisa lewat WEBSITE

Sesuai dengan informasi dari website PLN dan juga akun media sosialnya, kini anda bisa memasang listrik melalui website.

Bagaimana caranya…..?

Berikut ini merupakan sedikit informasi tentang bagaimana cara memasang listrik melalui website.

Sebelumnya anda bisa melihat ilustrasi pada gambar di bawah ini :

Silahkan anda kunjungi website resmi PLN yaitu https://PLN.CO.ID

Untuk mendaftar baru, carilah menu PASANG SAMBUNGAN.

Ikuti langkah selanjutnya, dan isilah data sesuai dengan data diri anda. Jangan sampai ada kesalahan data.

Apabila ada kendala dalam melakukan registrasi pemasangan listrik, Anda bisa kontak langsung ke PLN 123 atau bertanya melalui akun resmi media sosial PLN 123.

Inilah manfaat Aplikasi PLN MOBILE

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi , maka hal ini tentu saja akan semakin memudahkan semua orang dalam mengakses informasi.

Begitu juga dengan informasi seputar PLN.

Saat ini PLN sudah meluncurkan aplikasi PLN MOBILE yang bisa di unduh dari Playstore.

Nah….apa saja yang bisa dilakukan dengan aplikasi PLN MOBILE….?

Berikut ini beberapa info singkat tentang kegunaan dari aplikasi PLN MOBILE.

Untuk mengakses aplikasi PLN MOBILE, Anda bisa membuat akun terlebih dahulu atau masuk sebagai tamu(mode guest).

Berbagai informasi bisa anda dapatkan di aplikasi ini, selain itu ada juga menu Permohonan, pengaduan, informasi tarif,simulasi, dan sebagainya.

Bagi pengguna listrik pascabayar, Anda juga dapat melihat Tagihan Listrik anda di aplikasi ini.

Anda tinggal memasukkan ID PELANGGAN, dan tekan tombol CEK TAGIHAN.

Dan bagi anda pelanggan listrik prabayar, Anda bisa cek pembelian TOKEN LISTRIK terakhir. Anda tinggal memasukkan NOMOR METER dan tekan CEK. Maka akan muncul detail pembelian Token anda.

Hal ini akan sangat membantu apabila anda sedang membutuhkan rincian pembelian Token listrik terakhir. Semisal pada suatu saat anda membeli Token listrik, dan saat pulang Struk atau rincian Token tersebut jatuh di jalan.  Maka anda bisa memanfaatkan fasilitas ini.

Untuk lebih jelasnya, Silahkan anda unduh aplikasi tersebut.

Selamat mencoba.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Merupakan Keharusan

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.

“Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi,” kata Wapres saat memberikan arahan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018, di Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3) pagi.

Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, Wapres menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengemukakan, penerapan atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

Implementasi SPBE yang terpadu ini, menurut Menteri PANRB, bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

SPBE ini untuk menyinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada, K/L/pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektivitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik,” tegas Syafruddin.

Dikatakan, tata kelola pemerintah yang masih silau dalam penerapan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

82% sangat Baik

Berdasarkan hasil  evaluasi  SPBE yang dilakukan Kementerian PANRB tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan.

Sedangkan, 534 instansi  pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai  kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Ke-16 instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, dan Kota Semarang.

 

Sumber :

Setkab.go.id

Naik per 1 Januari 2019, inilah besaran GAJI BARU PNS

Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Atas Pertimbangan tersebut, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019 itu.

Source:

Setkab.go.id

Waspada !!!, PENIPUAN SMS HADIAH masih berkeliaran

Sudah banyak pelaku penipuan yang di tangkap oleh pihak yang berwajib ,tetapi sepertinya hal tersebut tidak membuat jera bagi para pelaku PENIPUAN, terutama penipuan yang berkedok SMS HADIAH .

SMS HADIAH ini sangatlah berbahaya ,karena apabila yang menerima orang awam, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi korban ataupun mangsa empuk bagi sipenipu.

Berikut ini saya dapat contoh SMS IMING IMING HADIAH:

Itu apabila diklik,maka kita akan di arahkan ke sebuah blog dengan segala macam iming iming dan juga testimonial palsu yang bertujuan untuk meyakinkan SI CALON KORBAN.

Maka dari itu, diharapkan selalu waspada terhadap modus-modus penipuan yang seperti ini.

Jangan mudah percaya.

Hari gini siapa yang mau ngasih hadiah ratusan juta tanpa sebab yang jelas.

 

Buah Anggur BERFORMALIN ,ternyata HOAKS

Baru baru ini ramai di perbincangan mengenai buah anggur yang berformalin dan di jual dengan harga yang sangat murah. Sehingga membuat takut banyak orang yang ingin mengkonsumsi buah anggur tersebut.

Berita tersebut tentu saja dengan cepat beredar di Media media sosial.

Dalam hal ini, divisi Humas Polri menyatakan bahwa berita tersebut merupakan berita HOAKS.

Karena tidak ada ditemukan kandungan zat formalin pada buah anggur import dari china.

Karena Anggur tersebut di datangkan dari medan provinsi Sumatera Utara serta di import dari china dan importirnya legal.

Jadi bagi anda yang ingin mengkonsumsi buah anggur, jangan merasa takut karena adanya isu atau berita Hoaks tersebut .