Arsip Kategori: BERITA EKONOMI

GAJI KE-13 PNS CAIR AGUSTUS 2020

Jakarta, 21/07/2020 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa gaji ke-13 PNS akan cair bulan Agustus 2020. Gaji ke-13 ini akan diberikan kepada ASN, TNI, Polri di bawah jabatan eselon II seperti pada saat pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Mei 2020 yang lalu.

“Pembayaran gaji ke-13 akan direncanakan bulan Agustus 2020. Kami memperhatikan kebijakan THR Mei yang lalu yaitu tidak diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, eselon 2, dan pejabat yang setingkat mereka. Namun, gaji dan pensiun ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri yang tidak masuk pejabat negara, pejabat eselon I, eselon 2, dan pejabat yang setingkatnya,” jelasnya pada konferensi pers tentang Gaji ke-13 secara virtual di Jakarta pada Selasa, (21/07)

Total anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp28,5 triliun yang terdiri dari APBN Rp14,6 triliun untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji ASN pusat Rp6,73 triliun. Sedangkan untuk pensiun ke-13 adalah Rp7,86 triliun. Untuk ASN daerah melalui APBD adalah sebesar Rp13,89 triliun.

Pemberian gaji ke-13 ini juga sekaligus strategi pemerintah untuk stimulus perekonomian agar kegiatan konsumsi tetap berjalan di masa pandemi Covid-19.

Aturan pelaksanaan gaji ke-13 tahun 2020 dilakukan melalui revisi PP 35/2019 dan PP 38/2019

HIMBARA Luncurkan Pinjaman Digital DIGIKU untuk UMKM

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yang beranggotakan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN terus berupaya mendorong UMKM tetap tumbuh di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kali ini, Himbara bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) RI bekerjasama dengan pelaku ekosistem digital meluncurkan secara virtual produk DigiKU atau Digital Kredit UMKM di Jakarta, pada Jumat (17/7)

Hadir dalam gelaran ini Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Menko Bidang Perekonomian RI, Menteri Kemenparekraf RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Kominfo RI, Direksi HIMBARA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta CEO pelaku ekosistem Digital.

DigiKU merupakan gerakan bersama antara Pemerintah, HIMBARA, dan pelaku ekosistim digital sebagai bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), untuk menyediakan produk pinjaman digital bagi UMKM. Himbara membuka akses pengajuan modal lewat channel online ini agar UMKM yang saat ini terdampak pandemi bisa mengajukan pinjaman modal untuk kelangsungan usaha.

Melalui produk ini, Pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman modal dengan proses yang cepat dan fully digital. Untuk besarannya sendiri, para merchant bisa memperoleh tambahan modal hingga Rp 20 juta dengan tenor atau jangka waktu pinjaman mulai dari 1 hingga 12 bulan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ada tren positif dari transformasi UMKM dari offline (luring) ke ekosistem digital melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Melalui inovasi program ini, bantuan modal finansial senilai Rp 4,2 triliun akan disalurkan bagi satu juta unit UMKM yang ada dalam ekosistem digital. Program ini akan menyelaraskan basis data mitra UMKM pada ekosistem digital dengan basis data nasabah yang dimiliki Himbara. Keselarasan data ini akan memudahkan dan mempercepat proses pengajuan dan persetujuan kredit bagi UMKM hanya dalam waktu 15 menit,” jelasnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, jumlah pengguna internet di Indonesia cukup besar, yakni sekitar 180 Juta jiwa. Hal ini tentu menjadi sebuah peluang untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian berbasis digital.

Indonesia memiliki perkembangan ekonomi digital terbesar dan tercepat di Kawasan Asia Tenggara. Dari sisi pelaku UMKM, dapat dibantu bermigrasi ke area digital dengan pola one stop service, mulai dari permodalan, pemasaran, hingga tata kelola keuangan yang terintegerasi pada platform ekosistem digital dan Bank.

Mengutip data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI (KemenkopUKM), saat ini terdapat lebih dari 8 juta atau 13% UMKM yang telah terkoneksi digital dari total 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. “Para pelaku UMKM ini membutuhkan kemudahan akses modal perbankan untuk ekspansi bisnis. Melalui kerjasama dengan platform ekosistem digital, Perbankan sangat terbantu untuk mendapatkan data – data transaksional dan finansial yang dibutuhkan guna analisa menyalurkan kredit bagi para merchant yang terdapat di platform ekosistem digital,” ungkap Ketua Himbara, Sunarso.

Lebih lanjut Sunarso menjelaskan bahwa penyerapan permodalan untuk UMKM harus dipercepat guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional seperti saat ini. “Inovasi digital yang dilakukan Himbara seperti ini diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi UMKM,” pungkasnya.

 

Sumber: cnbc Indonesia

KIRIM UANG JADI LEBIH MUDAH LEWAT MITRA BUKALAPAK

Kini bagi anda yang sering melakukan transaksi transfer ke rekening bank, mitra bukalapak sudah menyediakan layanan transaksi transfer ke rekening bank.

Bukalapak bekerjasama dengan Lakupandai Mandiri, memudahkan pelanggan untuk dapat mengirimkan uang ke nomor rekening yang diinginkan melalaui Mitra Bukalapak.

Bagaimana cara mengirim uang melalui Mitra Bukalapak….?

Anda cukup membawa uang cash dan nomor rekening tujuan ke Mitra Bukalapak dan uang akan segera ditransfer oleh Mitra tersebut.

Berapa jumlah dana yang dapat saya transfer melalui Mitra Bukalapak?

Anda dapat mentransfer mulai dari Rp50.000 hingga Rp30.000.000* per transaksi (*syarat dan ketentuan berlaku)

Berapa lama dana akan masuk ke rekening penerima?

Dana akan langsung masuk ke rekening penerima, sama seperti ketika melakukan transfer melalui ATM.
Berapa biaya admin yang dikenakan saat mentransfer dana melalui Mitra Bukalapak?
Biaya admin yang dikenakan untuk mentransfer dana ke bank Mandiri adalah Rp1.100 dan Rp6.600 untuk bank lainnya.

Nahh…sekarang jadi lebih mudah dan praktis apabila anda ingin mengirim dana kemanapun.

Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Bank dan Pinjaman leasing yang terdampak Covid-19

Di tengah situasi wabah covid-19 yang masih terus berlangsung, maka secara otomatis banyak sekali pelaku usaha dan masyarakat terkena dampak dari sisi ekonomi.

Bagaimana tidak, banyak pengusaha, pekerja,pedagang, dan lainnya tidak dapat mencari penghasilan seperti biasanya.

Padahal tidak sedikit pula pelaku usaha/masyarakat tersebut masih memiliki pinjaman, entah itu pinjaman bank maupun leasing.

Maka dari itu, OJK mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat memberikan keringanan bagi masyarakat.

Berikut ini tata cara pengajuan keringanan pembayaran pinjaman bank/leasing.

“Sobat OJK, untuk yang ingin mengajukan keringanan pembiayaan ikuti informasi resmi dari Bank/Leasing secara online ya, tanpa perlu datang langsung. ⁣”

Silahkan lihat pada gambar :

Itulah tata cara pengajuan keringanan pembayaran pinjaman bank / leasing.

Semoga bermanfaat.

Sumber: ojk

Hati hati informasi HOAKS seputar ANGSURAN PINJAMAN BRI

Akhir akhir ini banyak beredar informasi palsu mengenai ANGSURAN PINJAMAN dari berbagai penyedia bank yang sangat membingungkan.

Maka dari itu hendaklah kita selalu bisa memilih informasi mana saja yang bisa dipercaya.

Sebagai contoh berikut ini informasi dari bank bri seputar kebijakan angsuran pinjaman.

 

“Sobat BRI,⁣
Dengan semakin banyak beredarnya informasi yang tidak benar atau HOAX terkait dengan pembayaran angsuran pinjaman Bank BRI, kami himbau agar Sobat BRI dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada petugas Bank BRI di Kantor Bank BRI terdekat.

Merujuk kepada anjuran OJk tersebut, BRI telah menginstruksikan kebijakan stimulus atau keringanan pembayaran pinjaman kepada seluruh unit kerja BRI.

Kami sarankan nasabah mengunjungi kantor BRI pemberi pinjaman untuk mengajukan keringanan berdasarkan kemampuan pembayaran nasabah.

Keputusan pemberian keringanan menjadi kewenangan kantor BRI.”

 

Jadi sudah jelas bahwa apabila anda mempunyai pertanyaan seputar angsuran pinjaman, lebih baik datang langsung ke kantor  cabang /bank pemberi pinjaman.

 

Referensi informasi ini:

Tarif Listik 900 VA RTM Tidak Naik

Melatinews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian harga (tariff adjusment) terhitung sejak 1 Januari 2020. Keputusan ini dipastikan Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Belum (ada kenaikan). Kita jaga kestabilan dulu,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (27/12).

Rencana kebijakan tariff adjustment, sambung Arifin, dinilai Pemerintah belum diperlukan kendati PT PLN (Persero) tengah mengajukan permohonan penyesuaian kepada Kementerian ESDM.

Pemerintah meminta kepada pihak PLN untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA terlebih dahulu secara akurat sehingga kebijakan akan kenaikan tarif tepat sasaran. “Kita masih melakukan pendataan yang lebih detail supaya tidak salah sasaran. Sampai PLN siapkan dengan data-datanya. Kan harus lewat banyak (lembaga) ini,” tegas Arifin.

Nantinya, pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pelanggan golongan Rumah Tangga Mampu. Sesuai data PLN per 31 Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA – RTM tercatat sebanyak 22,1 juta. Adapaun pada 2020 mendatang jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta.

Tarif listrik golongan 900 VA RTM yang bersubsidi sendiri sebesar Rp1.352 per kilo Watt hour (kWh) dengan jumlah pelanggan mencapai 24,4 juta pelanggan. Sementara itu, tarif golongan non subsidi (tariff adjustment), 1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, dipatok Rp1.467,28 per kWh.

Meskipun begitu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif listrik ini tidak akan memberikan tambahan subsidi listrik sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Arifin pun mendorong PLN supaya mampu meningkatkan efisiensi salah satunya dengan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listriknya. “Masih banyak yang bisa dihemat. Kami arahkan segera dikonversi ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih efisien,” jelasnya.

 

 

Sumber: Kementerian ESDM

Naik per 1 Januari 2019, inilah besaran GAJI BARU PNS

Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Atas Pertimbangan tersebut, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019 itu.

Source:

Setkab.go.id