Arsip Kategori: BERITA EKONOMI

Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Bank dan Pinjaman leasing yang terdampak Covid-19

Di tengah situasi wabah covid-19 yang masih terus berlangsung, maka secara otomatis banyak sekali pelaku usaha dan masyarakat terkena dampak dari sisi ekonomi.

Bagaimana tidak, banyak pengusaha, pekerja,pedagang, dan lainnya tidak dapat mencari penghasilan seperti biasanya.

Padahal tidak sedikit pula pelaku usaha/masyarakat tersebut masih memiliki pinjaman, entah itu pinjaman bank maupun leasing.

Maka dari itu, OJK mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan dapat memberikan keringanan bagi masyarakat.

Berikut ini tata cara pengajuan keringanan pembayaran pinjaman bank/leasing.

“Sobat OJK, untuk yang ingin mengajukan keringanan pembiayaan ikuti informasi resmi dari Bank/Leasing secara online ya, tanpa perlu datang langsung. ⁣”

Silahkan lihat pada gambar :

Itulah tata cara pengajuan keringanan pembayaran pinjaman bank / leasing.

Semoga bermanfaat.

Sumber: ojk

Hati hati informasi HOAKS seputar ANGSURAN PINJAMAN BRI

Akhir akhir ini banyak beredar informasi palsu mengenai ANGSURAN PINJAMAN dari berbagai penyedia bank yang sangat membingungkan.

Maka dari itu hendaklah kita selalu bisa memilih informasi mana saja yang bisa dipercaya.

Sebagai contoh berikut ini informasi dari bank bri seputar kebijakan angsuran pinjaman.

 

“Sobat BRI,⁣
Dengan semakin banyak beredarnya informasi yang tidak benar atau HOAX terkait dengan pembayaran angsuran pinjaman Bank BRI, kami himbau agar Sobat BRI dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada petugas Bank BRI di Kantor Bank BRI terdekat.

Merujuk kepada anjuran OJk tersebut, BRI telah menginstruksikan kebijakan stimulus atau keringanan pembayaran pinjaman kepada seluruh unit kerja BRI.

Kami sarankan nasabah mengunjungi kantor BRI pemberi pinjaman untuk mengajukan keringanan berdasarkan kemampuan pembayaran nasabah.

Keputusan pemberian keringanan menjadi kewenangan kantor BRI.”

 

Jadi sudah jelas bahwa apabila anda mempunyai pertanyaan seputar angsuran pinjaman, lebih baik datang langsung ke kantor  cabang /bank pemberi pinjaman.

 

Referensi informasi ini:

Tarif Listik 900 VA RTM Tidak Naik

Melatinews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian harga (tariff adjusment) terhitung sejak 1 Januari 2020. Keputusan ini dipastikan Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Belum (ada kenaikan). Kita jaga kestabilan dulu,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (27/12).

Rencana kebijakan tariff adjustment, sambung Arifin, dinilai Pemerintah belum diperlukan kendati PT PLN (Persero) tengah mengajukan permohonan penyesuaian kepada Kementerian ESDM.

Pemerintah meminta kepada pihak PLN untuk melakukan verifikasi data pelanggan 900 VA terlebih dahulu secara akurat sehingga kebijakan akan kenaikan tarif tepat sasaran. “Kita masih melakukan pendataan yang lebih detail supaya tidak salah sasaran. Sampai PLN siapkan dengan data-datanya. Kan harus lewat banyak (lembaga) ini,” tegas Arifin.

Nantinya, pendataan pelanggan PLN akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah pelanggan golongan Rumah Tangga Mampu. Sesuai data PLN per 31 Oktober 2019, jumlah pelanggan 900 VA – RTM tercatat sebanyak 22,1 juta. Adapaun pada 2020 mendatang jumlah pelanggan diproyeksikan sebanyak 24,4 juta.

Tarif listrik golongan 900 VA RTM yang bersubsidi sendiri sebesar Rp1.352 per kilo Watt hour (kWh) dengan jumlah pelanggan mencapai 24,4 juta pelanggan. Sementara itu, tarif golongan non subsidi (tariff adjustment), 1.300 VA hingga 6.600 VA ke atas, dipatok Rp1.467,28 per kWh.

Meskipun begitu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif listrik ini tidak akan memberikan tambahan subsidi listrik sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Arifin pun mendorong PLN supaya mampu meningkatkan efisiensi salah satunya dengan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pembangkit listriknya. “Masih banyak yang bisa dihemat. Kami arahkan segera dikonversi ke energi murah. Dengan begitu bisa lebih efisien,” jelasnya.

 

 

Sumber: Kementerian ESDM

Naik per 1 Januari 2019, inilah besaran GAJI BARU PNS

Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Atas Pertimbangan tersebut, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019 itu.

Source:

Setkab.go.id

Presiden JOKOWI jelaskan Upaya Dongkrak Harga Karet saat Bersilaturahmi dengan petani karet

Presiden jokowi bersilaturahmi dengan para petani karet se-Provinsi Sumatra Selatan di Balai Pusat Penelitian Karet Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, pada Sabtu, 9 Maret 2019 .

Dalam acara ini, Presiden jokowi yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam mendongkrak harga karet yang sedang menurun.

Rendahnya harga karet merupakan imbas dari kondisi ekonomi dunia yang juga turun.

Presiden jokowi menuturkan, meskipun menanggung beban tekanan ekonomi dunia yang tidak gampang, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Presiden jokowi: Kalau ekonomi dunia turun, artinya permintaan juga turun. Atas apa? Ya untuk barang-barang. Misalnya kelapa sawit. Kalau permintaan sawit turun, harga otomatis juga ikut turun .

Batu bara, permintaan turun, harga juga turun. Termasuk karet juga sama. Inilah problem besar kita karena ekonomi dunia belum normal.

Khusus untuk karet, Presiden jokowi menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak harganya.

Pertama, pemerintah sudah berkomunikasi dengan negara-negara produsen karet lain di dunia seperti Malaysia dan Thailand.

Karena produsen terbesar karet ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kita sudah berhubungan dengan menteri-menteri mereka .

Untuk mengendalikan agar suplai ke pasar bisa diturunkan. Barangnya kurang berarti harga bisa kedongkrak naik. Tapi yang namanya negosiasi dengan negara lain tidak mudah.

Meski tidak mudah, Presiden jokowi menuturkan bahwa tiga minggu lalu komunikasi sudah dilakukan dengan Malaysia dan Thailand. Hasilnya sudah mulai terasa, yakni harga karet mulai merangkak naik dua pekan terakhir ini .

Dulu Rp 5.000-Rp 6.000, sekarang Rp 8.300 sampai Rp 9.000. Ini harus disyukuri karena ekonomi dunia masih pada posisi yang belum baik. Tetapi akan menuju normal kembali .

Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan karet sebagai bahan campuran untuk mengaspal jalan. Program ini, lanjut Presiden jokowi, sudah dicoba di tiga provinsi, yaitu Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi .

Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Tapi pak harganya lebih mahal sedikit. Enggak apa-apa, beli. Saya perintahkan. Enggak apa-apa harga jalan lebih mahal sedikit, tapi kualitas lebih baik .

Selanjutnya, Presiden jokowi ingin agar program ini dilakukan di semua provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak akan terlalu tergantung kepada pasar luar negeri dalam menjaga harga karet.

Sebagian harus kita gunakan sendiri sehingga suplainya ke dunia berkurang, harga akan terdongkrak naik. Salah satunya kita akan pakai karet untuk aspal.

Upaya ketiga yang dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan sektor industri. Terkait hal ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Kemenperin_RI agar Indonesia tidak terlalu banyak mengekspor produk mentah melainkan produk jadi.

Kita harus punya pabrik di sini. Sehingga tidak usah jauh-jauh. Karena pasar dunia sukanya mengatur. Kelihatan stok banyak tahan dulu, harga jatuh baru dibeli.

Sehingga ya itu problem besarnya adalah pasar dunia yang belum normal. Kita ingin industri yang berkaitan dengan bahan baku karet entah ban, sarung tangan, dan lain-lain.

Usai menyampaikan sambutannya, Presiden Jokowi kemudian menuju kebun karet untuk menyadap karet langsung dari pohonnya.

Tampak mendampingi Presiden @jokowi antara lain Menteri Koordinator Bidang @PerekonomianRI Darmin Nasution, Menteri @KemenPU Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan @BudiKaryaS, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Sumber :

KSP

Ini Aturan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce

Informasi berikut ini diperoleh dari Kominfo.go.id

 

Dengan pertimbangan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), pemerintah memandang perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

Atas pertimbangan tersebut pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Dalam PMK ini disebutkan, Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Selain itu, PMK ini menegaskan, Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.

Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP, menurut PP ini, :  a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ a tau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK ini.

PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/ atau JKP (Jasa Kena Pajak) secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan: a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK ini.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, menurut PMK ini, mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PMK ini menegaskan, PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/ a tau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace.

Wajib Melaporkan

Menurut PMK ini, Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/ atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.

“Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PMK ini.

Dalam PMK ini ditegaskan, PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan: a. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa; b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau c. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan wajib membuat Faktur Pajak.

Selanjutnya, pelaporan atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud dilakukan dalam SPT Masa PPN.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi Pasal 15 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang diundangka oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018 itu.

Tarif TOL di jembatan SURAMADU di bebaskan

Tol jembatan suramadu yang dulunya berbayar,mulai kemarin hari sabtu tanggal 27 OKTOBER 2018 oleh Presiden JOKO WIDODO di GRATIS kan.

Hal tersebut di karenakan biaya transportasi dan logistik di Madura yang mahal. Sehingga membuat pulau Madura kurang berkembang.

Hal tersebut di lihat dari Angka Kemiskinan Pulau MADURA lebih tinggi dibandingkan dengan daerah daerah lain di Jawa timur.

Pembebasan tarif tol ini bertujuan supaya ekonomi di pulau Madura bisa lebih berkembang .

Investasi syariah dari Bareksa

Sebagian orang, terutama umat Muslim, menilai kegiatan investasi seharusnya tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan atau imbal hasil semata, tetapi juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Investasi pada produk-produk syariah bisa menjadi pilihan bagi investor penganut prinsip syariah ini.

Namun, jangan salah, investasi syariah bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang keyakinan. Ibaratnya tentang makanan, semua orang boleh saja memakan makanan yang berlabel halal.
Investasi syariah berbeda dengan konvensional dari segi akadnya. Akad syariah ini bisa meliputi akad kerja sama ( musyarokah), sewa-menyewa (ijarah), dan akad bagi hasil (mudharabah) dalam mekanisme kegiatan investasi syariah.
Karena sesuai dengan akadnya, dalam investasi syariah tidak ada istilah bunga yang dibilang haram dan termasuk riba. Namun, keuntungan ada karena ada akad bagi hasil ataumudharabah antara dua atau lebih pihak.
Di Marketplace Bareksa, saat ini sudah ada reksadana syariah yang merupakan salah satu bentuk investasi syariah di Indonesia, yang resmi diawasi dengan regulasi Pasar Modal Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berikut beberapa perbedaannya :
Selain itu, Bareksa dalam waktu dekat akan ada produk obligasi syariah atau sukuk yang pasti halal menurut prinsip-prinsip Islami.
Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di sini :
http://bareksa.com/

Upah Minimum Provinsi Naik 8 Persen Tahun Depan

Setiap pekerja tentunya mendambakan kenaikan UPAH MINIMUM PROVINSI setiap tahun bisa naik, sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Kemenaker merujuk angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni inflasi 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen.

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 8,03 persen pada 2019. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan ini sesuai pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015, yang menyebut peningkatan nilai UMP berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Kemenaker pun merujuk angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni inflasi 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen.

“Ini bukan keputusan Kementerian Ketenagakerjaan, ini data yang kami ambil dari data BPS. Data ini juga sudah kami sampaikan ke gubernur yang memiliki kewajiban untuk menetapkan upah minimum provinsi per 1 November tahun ini. Oleh karena itu, tentu saja kami minta semua gubernur segera memproses penetapan UMP 2019 sesuai PP 78,” kata Hanif di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/10/2018).

Hanif menambahkan, kenaikan UMP mengikuti rumus baku yang dipakai sejak tahun-tahun sebelumnya. Ia pun meminta penyesuaian UMP tahun depan tak sampai menimbulkan kehebohan, seperti demo buruh.

Adapun untuk kalangan pengusaha, menurut Hanif, kenaikan itu cukup moderat dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi sepanjang 2018.

Hanif berkata, pemerintah provinsi harus menetapkan UMP daerah masing-masing pada 1 November 2019. Jika pemerintah daerah ngotot tak mau menaikkan UMP, ia mengancam bakal memberikan sanksi berupa surat teguran hingga pemecatan.

 

Sumber :m.kbr.id